Jamkesda Dipastikan Tak Tumpang Tindih dengan JKN

Pemerintah mewacanakan pelibatan daerah faedah mendukung pembiayaan layanan kesehatan, sekalian menanggulangi defisit Tubuh Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Beberapa daerah, didapati miliki program jaminan kesehatan semasing.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution, menyampaikan, kehadiran program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) tak mengganggu ide pelibatan daerah dalam skema pembiayaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Demikianlah juga, menurut dia, tak tumpang tindih dengan program kesehatan pemerintah pusat.

BACA INI : daftar bpjs

" Jamkesda itu programnya pemerintah daerah malahan memang mampu diintegrasikan dengan BPJS. Contohnya, apabila satu lokasi ada 100 orang, kemungkinan yg udah (pembiayaan) APBN 60 orang, daerahnya 40 orang, maka terbentuklah universal health coverage satu daerah, " kata Chairul di kantor Wakil presiden, Jakarta, Jumat (27/10).

Demikian sebaliknya, kata Chairul, Jamkesda bakal disinkronisasikan dengan program JKN. Walau, diakui dia, karena itu butuh mensinkronasikan beberapa peraturan. Sistem sinkronisasi itu, lanjutnya, bakal dibicarakan dalam rapat sesudah itu dengan melibatkan kementerian serta beberapa lembaga tentang.

" Bagaimana ini biar tak berjalan defisit, berikut ini saat ini pekerjaan tempat tinggal yg kita jalankan. Moga-moga barusan tak lama papa Wakil presiden udah menuturkan ini yg kemungkinan dapat kita sinkronkan, pemerintah dapat. Juga termasuk terdapat banyak regulasi atau ketetapan beda yg bakal disingkronisasikan kelak didalam konteks perlakuan dengan cara komprehensif, " pungkasnya.

Sama seperti didapati, pada th. 2015, BPJS Kesehatan alami defisit sebesar Rp 10 triliun. Karena itu, premi utk kelas II serta Kelas I dinaikkan. Lantas, sampai September 2016, BPJS Kesehatan udah alami kerugian sebesar Rp 6, 7 triliun.

BACA JUGA : perbedaan jamkesda dan bpjs

Walaupun sebenarnya, di perkirakan sampai akhir th. 2016 defisitnya diangka Rp 7 triliun. Disamping itu, pada th. 2017, BPJS Kesehatan kembali miliki potensi alami kerugian sampai Rp 9 triliun.